Hukumdi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-157/JA/12/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. 1. Menguasai kedudukan, tugas dan wewenang, serta fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia; 2.sebagaiPeradilan Tata Usaha Negara. Dimana seperti peradilan pada umumnya Peradilan Tata Usaha Negara juga dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menciptakan ketertiban dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat luas. Namun hanya dalam hubungan antara masyarakat dengan pejabat pemerintah saja.
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
KetentuanPengajuan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan. diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5
Gugatanadalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan; 6. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencariCONTOHGUGATAN TUN. CONTOH GUGATAN TUN. CONTOH GUGATAN TUN. (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu) dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 720/HM/BPN-72-71/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 telah menerbitkan "Sertipikat Hak Milik Nomor : 04150 tanggal 27 Agustus 2013 Surat Ukur Nomor : 02919/Petobo/2013 tanggal 08 Juli 2013 luas 1.
UZki.